BANJARMASIN
– Anjloknya nilai rupiah saat ini terhadap dolar mengancam ratusan ribu bahkan
jutaan karyawan di Kalimantan Selatan. Jika masih bertahan diangka Rp13.000
terhadap dolar AS, maka bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja di
Kalsel.
Berdasarkan data yang dihimpun Radar Banjarmasin di
tahun 2015 ini ada sekitar 533.291 pekerja paruh waktu. Kemudian ada sekitar
203.867 pekerja setengah penganggur yang mencari kerja. Dua kategori itu
disebut bekerja tidak penuh.
Kebanyakan, pekerjaan paruh waktu ini dikontrak.
Berbeda dengan pekerja penuh di Kalsel yang jumlahnya mencapai 1.131.435 orang.
Anjloknya nilai rupiah ini membuat sejumlah perusahaan di Kalsel pikir-pikir
terhadap pekerja tetap apalagi paruh waktu tadi. Mereka berdalih efesiensi
anggaran. Dampaknya, pengurangan insentif. Ujung-ujungnya, merumahkan pekerja hingga
PHK.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Kalsel Salim Fachri menyebutkan, tidak hanya perusahaan tambang Kalsel saja
yang melemah, namun juga perusahaan di sektor lain. Di Kalsel ada dua
perusahaan tambang besar. Satu perusahaan sudah merumahkan tidak kurang dari
3800 pekerjaannya. Mereka adalah pekerja tetap yang tinggal menunggu keputusan
PHK.
“Itu baru satu yang terpantau. Dan baru perusahaan
besar. Kalau perusahaan kecil tidak usah disebut lagi, pasti sudah bangkrut,”
tandasnya.
Pantauan Apindo Kalsel, daya beli masyarakat di
Kalsel saat ini makin melemah. Masyarakat pikir-pikir untuk membeli
kebutuhannya selain kewajiban sembilan bahan pokok. Beras, gula pasir, sayur,
daging, minyak, susu telur. Gas LPG dan lainnya ini menjadi prioritas utama
dari pada membeli perabotan elektronik, transportasi dan lainnya.
“Kita lihat saja sekarang, daya beli masyarakat
terhadap mobil contohnya. Target perusahaan mobil tidak tercapai hingga Mei
tadi. Itu baru satu perusahaan,” ucapnya.
Salim Fahri pun agak sedikit cemburu dengan Pemprov
Kalteng. Kendati nilai rupiah terpuruk, namun tingkat data beli masyarakat di
sana masih tergolong bagus. Hal ini lantaran masuknya investor asing ke daerah
yang membuat peningkatan ekonomi makin bagus.
“Di sana ada masuk perusahaan minyak asing. Sedikit
tidaknya pasti berpengaruh terhadap perekonomian di Kalteng,” tandasnya.
Menyikapi ancaman terhadap pekerja di Kalsel,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel Anton
Simbolon status “dirumahkan” masih belum di-PHK. Sehingga masih ada hubungan
kerja dengan pihak perusahaan. Tentunya soal upah tetap dijalankan.
“Upah masih jalan, soal menurunkan produksi atau
tidak, itu hanya berpengaruh kepada tidak adanya lembur untuk tambahan
pendapatan,” ucapnya kepada Radar Banjarmasin.
Kemudian tambahnya, sampai saat ini belum ada
informasi dari pihak perusahaan terhadap pekerja Kalsel yang sampai di PHK.
Namun yang ada berkurangnya pendapatan akibat tidak lembur.
“Ini disebabkan menurunkan nilai eksport. Kemudian
juga untuk tambang saat ini lagi down,” ucapnya.
Pemprov Kalsel pun ungkap Anton berusaha
meningkatkan kualitas pekerja agar mendapatkan apresiasi di tempatnya bekerja.
Tentunya, perusahaan mempertimbangkan pekerja Kalsel yang memiliki kemampuan di
bidangnya.
“Melalui unit pelaksana teknis dinas Balai Latihan
Kerja (BLK) kami bertekad untuk mewujudkan BLK Provinsi Kalimantan Selatan
menjadi BLK berstandar Internasional,” ucapnya.
Kemudian tambah Anton, beberapa waktu lalu dinasnya
menerima penyerahan sertifikat ISO 9001 : 2008 bagi BLK Banjarbaru. ISO 9001 :
2008 adalah merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu.
Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan
akreditasi ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan
internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang
dihasilkannya.
Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi sangat
diperlukan untuk penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten, khususnya
menghadapai ASEAN Economic Community yang akan diberlakukan pada akhir tahun 2015.
Dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community
akan terjadi perdagangan bebas di seluruh Negara ASEAN, tidak saja untuk
barang/produk tetapi juga perdagangan bebas dari segi jasa, termasuk tenaga
kerja.
“Sehingga tenaga kerja Indonesia harus dipersiapkan
untuk mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN lainnya.
Keberadaan BLK diharapkan mampu untuk mengantisipasi pasar bebas ASEAN
tersebut, sehingga tenaga kerja kita tidak menjadi penonton di negeri kita
sendiri,” ucapnya.
Anton pun berharap kepada stake holders lainnya
agar bersama-sama memberikan perhatian secara terintegrasi dalam mendorong
serta menciptakan peluang investasi di Kalsel. “Dengan semakin banyak investasi
yang datang, maka kesempatan kerja semakin terbuka dan tersedia,” tandasnya. (mat)
0 comments:
Post a Comment